Tak Ingin Setnov Disidang, JK Sindir Golkar tak Dengarkan Suara Rakyat

"JK menilai Golkar tidak mendengarkan suara rakyat jika kasus tersebut tidak dibawa ke persidangan Mahkamah Kehormatan DPR."

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Partai Golkar yang mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan DPR dan menolak membawa kasus Setya Novanto ke persidangan. Jusuf Kalla menyindir, Partai Golkar seharusnya mendengarkan suara masyarakat.

Dalam kasus setya Novanto, JK menilai Golkar tidak mendengarkan suara rakyat jika kasus tersebut tidak dibawa ke persidangan Mahkamah Kehormatan DPR.

"Orang bilang Golkar akan tetap mengatakan Suara Rakyat, Suara Golkar. Jadi kalau Golkar tidak menghentikan ini, berarti Suara Golkar, berhenti. Itu artinya, suara Ridwan Bae (anggota MKD yang baru) suara Golkar, atau suara Kahar Muzakir (anggota MKD yang baru). Padahal semua rakyat menghendaki korupsi kita selesaikan," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (1/12).

Sebelumnya, Partai Golkar mengganti tiga anggotanya di Mahkamah Kehormatan DPR. Tiga anggota yang diganti adalah Wakil Ketua MKD, Hardisusilo dan dua anggota MKD Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Sementara pengganti mereka adalah Kahar Muzakir sebagai Wakil Ketua MKD dan dua anggota MKD Adies Kadir dan Ridwan Bae.

Dalam rapat MKD beberapa waktu lalu, tiga orang dari Fraksi Golkar tersebut menolak membawa kasus permintaan jatah saham Freeport oleh Setya Novanto ke persidangan.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said  melaporkan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Pelaporan itu dibarengi dengan penyerahan tiga halaman transkrip rekaman pembicaraan antara petinggi DPR dengan PT Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain mencatut nama Jokowi dan JK untuk menjanjikan kelanjutan kontrak PT Freeport dengan meminta saham 20 persen yang disebut untuk RI-1 dan RI-2.

Sudirman juga melampirkan adanya permintaan supaya PT Freeport berinvestasi di proyek pembangunan PLTA di Urumuka, Papua, dengan meminta saham  sebesar 49 persen.  Selain itu Sudirman juga mengirimkan rekaman perbincangan dengan durasi sekira 12an menit.

• fee freeport
• jatah saham freeport
• Wakil presiden Jusuf Kalla
• suara golkar suara rakyat
• Ketua DPR Setya Novanto
• Menteri ESDM Sudirman Said