BERITA

Pengusaha Desak Jokowi Beri Kewenangan Tunggal Tangani Pelabuhan

Pengusaha Desak Jokowi Beri Kewenangan Tunggal Tangani Pelabuhan

KBR, Jakarta - Pengusaha ekspor import mendesak pemerintah memberikan kewenangan tunggal kepada Kementerian Perhubungan dalam pengurusan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini pengurusan bongkar muat sangat lama karena banyak instansi yang tumpang tindih. Kewenangan tunggal juga untuk menghindari upaya suap menyuap yang dilakukan pengusaha nakal.


"Tadi kalau memang Singapura bisa 1 hari, Malaysia 2 hari, saya rasa kita bisa 4,7 hari. Tetapi karena banyaknya perizinan tadi kenapa tidak di simplekan saja sih. Duduk semua Kementerian yang ada bersama membicarakan soal ini. Kalau memang belum bisa juga, yang kita contoh saja peraturan yang ada di Singapura dan Malaysia. Sebentar lagi MEA sudah didepan muka, Januari 2016 sudah harus dimulai dan kita bersaing dengan negara lain tetapi sekarang masih pusing dengan masalah ini saja," ujarnya kepada wartawan di Cikini.


Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan,  masih banyak yang harus segera diperbaiki dalam masalah-masalah di sektor pelabuhan. Sehingga, kata dia jangan hanya fokus di masalah dugaan korupsi saja. Hal ini harus sejalan dengan pembenahan masalah dwelling time ini.

Editor: Erric Permana

  

  • dwelling time
  • Pelabuhan
  • kemenhub
  • Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association
  • Carmelita Hartoto

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!