BERITA

Jokowi: Hentikan Sweeping Terkait Isu Komunisme!

"Mengutip Joko Widodo, Pramono Anung mengatakan, aksi berlebihan dari Kepolisian dan TNI bertentangan dengan substansi demokrasi. "

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat menghentikan penyisiran dan penyitaan terkait isu kebangkitan komunisme. Mengutip Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, aksi berlebihan dari Kepolisian dan TNI bertentangan dengan substansi demokrasi. Kata dia, Presiden menegaskan aturan hukum tetap dihormati tanpa harus memberangus kebebasan.

"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu overacting berlebihan, melakukan sweeping, nggak bisa, ini negara demokrasi. Dan untuk itu presiden secara tegas, secara jelas, menyampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk segera menertibkan aparaturnya, tidak melakukan sweeping, zaman demokrasi, tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu" kata Pramono Anung di kompleks Istana, Jumat (13/5/2016).

Aksi sweeping dan penangkapan atas tudingan penyebaran komunisme terus berlanjut. Di Ternate, empat aktivis AMAN ditangkap, dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menyebarkan Komunisme, Marxisme dan Leninisme di muka publik. 

Dalam penangkapan, Kepolisian Ternate merampas lima buku milik mereka untuk dijadikan alat bukti. Di antaranya, buku Nalar yang memberontak (Filsafat Marxisme) karya Alan Woods dan Ted Grant dan buku investigasi Tempo mengenai Lekra dan Geger 1965 yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacucu mengklaim TNI berhak melakukan penyitaan buku-buku  yang berkaitan dengan komunisme.  Dia bahkan meminta para pemilik buku untuk menyerahkan bukunya ke pemerintah. Ryamizard menambahkan larangan ini juga berlaku untuk dokumen yang beredar di internet.

Baca juga: Siapa Berhak Sita Buku?

Editor: Malika

• buku kiri
• Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
• Joko Widodo