Wakil Rakyat

"Puaskah Anda dengan kinerja para wakil rakyat di Senayan? Kemarin mereka genap setahun menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."

Puaskah Anda dengan kinerja para wakil rakyat di Senayan? Kemarin mereka genap setahun menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari tiga kerja mereka dalam hal penganggaran, pengawasan dan legislasi -- tak terlihat hasil yang patut dibanggakan. Bahkan dari dalam internal DPR muncul kritik terhadap buruknya kinerja. Anggota DPR Muhammad Sarmuji sampai perlu membuat surat terbuka dan menilai DPR lebih melayani diri sendiri dibanding memenuhi harapan mereka yang diwakilinya.

Sarmuji lantas merujuk pada kiprah legislator yang sibuk berebut kursi jabatan, ingin membangun gedung baru sampai kenaikan tunjangan. Melalui surat yang ditujukan kepada pemimpin DPR itu, dia mendesak untuk berupaya mendapatkan kepercayaan rakyat yang sesungguhnya memang tak pernah mereka miliki. Ironis mengingat mereka bisa duduk di kursi empuk lantaran suara yang diberikan rakyat.

Otokritik jelas langkah yang bagus. Makin bagus bila ada upaya dari dalam mendorong perbaikan. Dari segi legislasi misalnya bagaimana mempercepat penyelesaian RUU? Pasalnya, dalam setahun terakhir dari 39 Rancangan Undang-Undang yang jadi prioritas, hanya tiga yang berhasil disahkan. Dan tiga itupun RUU yang berurusan dengan kepentingan partai politik.

Bagaimana dengan penganggaran dan pengawasan? Sama saja. DPR sepakat subsidi dipangkas, tapi belanja pegawai naik begitupun tunjangan para wakil rakyat. Itu juga yang terjadi dalam pengawasan. Kita tidak melihat DPR mengawasi misalnya, rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Sayangnya otokritik dan kritik dari masyarakat sepertinya tak dibaca pemimpin dewan. Ketua DPR Setya Novanto mengklaim parlemen sudah bekerja keras. Setya juga mengklaim fungsi anggaran dan pengawasan di parlemen telah berjalan dengan baik. Kalau sudah begitu sepertinya kita tak bisa berharap banyak. Yang paling bisa dilakukan adalah mengingat nama mereka, untuk kelak, empat tahun mendatang tak lagi memilih mereka. 

• wakil rakyat
• dewan perwakilan rakyat
• DPR