Lain Luhut, Lain Ryamizard Soal Penggalian Kubur Massal '65

"Ryamizard Ryacudu menolak rencana pemerintah menggali kubur massal pasca tragedi 1965. Sikap Menhan ini bertentangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan "

KBR, Jakarta - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menolak rencana pemerintah menggali kubur massal pasca tragedi 1965. Sikap Menhan ini bertentangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan yang berniat menyelesaikan kasus kejahatan HAM ini.

Ryamizard mengklaim penggalian tersebut dapat membuka luka lama. "Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan. Kalau semuanya marah, kita kena. Pertumpahan darah. Tidak betul itu," tegasnya di Balai Kartini Jakarta pada Jumat (13/5/2016).

Menhan tidak ingin penggalian kubur massal tersebut memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. "Sebagai Menteri Pertahanan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai. Kalau Menhan mengajak ribut-ribut Menhan tidak bener. Saya selalu mengingatkan. Saya tidak ingin ribut-ribut. Apalagi pertumpahan darah," ungkapnya.

Pada Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 April lalu, Menkopolhukam Luhut menantang pembuktian jumlah korban tragedi tersebut. Dia tak percaya, jumlah korban mencapai jutaan jiwa. Bahkan Sintong Hamonangan Panjaitan di simposium tersebut hanya mengungkap 19 korban. Kala itu, Sintong bertugas sebagai Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) Jawa Tengah.

Tantangan ini kemudian dijawab para penyintas. Awal pekan ini, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 telah menyerahkan data berisi lokasi kubur massal tragedi 1965. Luhut pun berjanji akan segera mengerahkan tim untuk memverifikasi data tersebut. 

Editor: Damar Fery Ardiyan

• tragedi65
• Simposium nasional “Membedah Tragedi 1965”