Pengamat: Jangan Sampai LN Kirim Pesawat Tempur untuk Padamkan Karhutla

"Ketentuan yang harus diatur misalnya tentang jenis pesawat yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, batas teritori yang boleh dilalui pesawat asing."

KBR, Jakarta - Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengusulkan agar pemerintah segera memperjelas sejumlah ketentuan sebelum menerima bantuan dari negara lain untuk pemadaman api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Rezasyah mengatakan, ketentuan yang harus diatur misalnya tentang jenis pesawat yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, batas teritori yang boleh dilalui pesawat asing hingga durasi waktu pemberian bantuan.

Selain itu, pemerintah harus memastikan, negara pemberi bantuan mematuhi protokoler di wilayah Indonesia.

"Tawaran bantuan harus detail, jangan sampai yang datang pesawat tempur misalnya. Bantuan itu juga harus kita koordinasikan dengan BNPB. Tidak mustahil dia (negara asing) menawarkan bantuan tapi sekaligus nge-tes kesiapan kita. Misalnya terbang dari Singapura menggunakan pesawat militer. Keluar dari Singapura tidak ada masalah, tapi kalau masuk ke Flight Information Region (FIR) yang mengatur siapa? Ini pesawat militer bukan sipil lho," kata Rezasyah, Kamis (8/10).

Rezasyah menambahkan, bantuan asing sebenarnya merupakan tindakan netral sebagai bentuk tanggung jawab anggota ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia akhirnya menerima bantuan asing untuk menangani kabut asap di Sumatera dan Kalimantan yang sudah terjadi selama dua bulan terakhir.

Presiden Joko Widodo menyatakan negara yang akan memberi bantuan antara lain Malaysia, Singapura, Rusia dan Jepang.  

Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan pesawat dengan daya angkut air lebih dari 10 ton. Pesawat bantuan dari Singapura dan Rusia diperkirakan tiba hari ini.

Editor: Agus Luqman 

• kebakaran hutan dan lahan
• Karhutla
• bantuan luar negeri
• water bombing
• Singapura
• Jokowi
• BNPB
• bencana asap
• kabut asap