Pansel KPK: DPR Berhak Tidak Gunakan Pengelompokkan Capim

"DPR berhak tak gunakan kategori kompetensi calon pimpinan KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi."

KBR,Jakarta - Pansel KPK menyatakan DPR berhak tidak menggunakan katagori kompetensi calon pimpinan KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi. Meski demikian, Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti berharap, DPR menerapkan pengelompokkan kompetensi itu.

Menurut dia, pengelompokkan kompetensi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat lembaga antikorupsi itu ke depan.

"DPR dalam tiga bulan maksimal sudah harus memutuskan. Pasal 32 UU KPK, DPR wajib memilih satu sebagai ketua, empat dengan sendirinya jadi wakil. DPR berhak tidak melihat bidang, tapi kan ini kami dr pansel," ujarnya di Istana Merdeka. 

Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti menambahkan nantinya Pansel KPK bakal bertemu DPR mengenai calon pimpinan yang lolos nanti.

Sebelumnya, Pansel KPK meloloskan delapan nama dari 19 nama calon yang lolos. Mereka dibagi menjadi empat katagori, yakni pencegahan, penindakan, manajemen dan supervisi koordinasi monitoring.

Editor: Quinawaty Pasaribu

• Destry Damayanti
• pengelompokkan kompetensi
• kategori kompetensi