BERITA

Walhi Minta Kasus Salim Kancil Diperluas ke Praktik Penambangan Liar

"Berdasarkan pengakuan saksi ada aliran uang ke aparat setempat dari usaha ilegal tersebut."

KBR, Jakarta - LSM lingkungan Walhi mendesak Pengadilan Negeri Surabaya dan Kejaksaan memperluas cakupan kasus pembunuhan Salim Kancil. Terutama, perluasan ke praktik penambangan liar dan tindak pidana pencucian uang ke berbagai pihak dari penambangan pasir besi di Lumajang, Jawa Timur.

Sebab, menurut Manajer Advokasi Walhi, Muhnur Satyahaprabu, berdasarkan pengakuan saksi ada aliran uang ke aparat setempat dari usaha ilegal tersebut.

"Sebenarnya sudah terungkap ada beberapa saksi yang mengatakan aliran uangnya kemana terus berapa yang sudah disetor ke Kecamatan, disetor ke Polsek dan disetor ke pajabat-pejabat penting lainnya. Tetapi dalam persidangan itu, baik jaksa maupun hakim itu tidak menulusuri dengan baik sumber pernyataan itu yang juga disampaikan dalam persidangan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Jatam, Jakarta Selatan.

Kata dia, jika hal itu tidak dilakukan, maka komitmen Pengadilan Negeri Surabaya dan Kejaksaan untuk membongkar dua masalah tersebut harus diragukan. Pasalnya, dalam kasus penambangan liar tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. 

"Kami juga menyesalkan bahwa persidangan-persidangan yang sudah ada itu khususnya untuk illegal mining dan TPPU itu hanya diarahkan kepada satu orang. Satu orang ini adalah Eko, Eko ini adalah Kaurkesra. Jadi kesannya ada satu permainan atau satu skenario kesalahan finalnya ada di Eko. Sebenarnya EKo ini tahu semua aliran dana ini kemana saja," imbuhnya.

Ia menduga ada unsur kesengajaan kasus Salim Kancil tidak dikaitkan dengan masalah tambang. Tujuannya dalang mafia tambang di Lumajang tidak dapat diungkap di pengadilan.

Editor: Sasmito Madrim 

• Walhi
• Pembunuhan Salim Kancil
• mafia tambang