Paket Kebijakan Ekonomi 13 dan 14 Tutup Celah Pungli

"Kebijakan deregulasi itu akan mematikan korupsi di sektor kebijan publik "

KBR, Jakarta- Kebijakan ekonomi jilid 13 dan 14 yang akan dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menghapus regulasi-regulasi yang memiliki peluang pungli dan menghambat pendirian usaha di dalam negeri. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang akan dikeluarkan itu nantinya bisa mendorong iklim berusaha. Selain itu, kebijakan deregulasi itu akan mematikan korupsi di sektor kebijakan publik terutama perizinan pendirian perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

"Kami juga baru tahu SIUP dan TDP itu diatur dalam undang-undang. HO atau gangguan kebisingan dan sebagainya kalau di bawah itu harus dimulai dari RT, RW, Desa, Camat dan sebagainya, yang begitu-begitu mau dihapus semua oleh pemerintah pusat. Karena yang seperti itu selalu menjadi sumber orang untuk mencari mata pencaharian tambahan," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada KBR, Jakarta, Selasa (3/5)y

Selain deregulasi menurutnya perlu ada pendidikan kesadaran anti korupsi di dalam masyarakat. Kata dia, pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat belum optimal. Contohnya, dalam pemilu 2014, "lima anggota DPR terpilih saat ini sebelumnya pernah tersangkut korupsi namun menjadi pemenang di daerah pemilihannya." Ujarnya.

Bahkan Pramono menambahkan, beberapa tersangka kasus korupsi masih bisa tersenyum tanpa rasa bersalah, "Coba kita lihat, hari pertama ditangkap wajahnya sedih dan sendu, lalu kita lihat lagi 2-3 hari berikutnya, wajahnya sudah tenang, sudah bisa tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera, ini kan tandanya dia tidak merasa malu," lanjutya. 

"Maka deregulasi yang akan dilakukan dan sebentar lagi akan keluar paket kebijakan 13 dan 14 adalah mempersempit ruang orang untuk melakukan tindakan korupsi, terutama di daerah,"pungkasnya.

Editor: Malika  

• Sekretaris Kabinet Pramono Anung
• paket kebijakan ekonomi
• pungli
• korupsi