Ini Lima Deklarasi IPWP di London untuk Referendum Papua Barat

"“Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka, jika ada negara Melanesia lain yang belum merdeka,” ujar Regenvanu, Menteri Sumber Daya Alam Vanuatu. "

KBR, Jakarta - Pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris menghasilkan lima hal, di antaranya pelanggaran HAM di Papua Barat adalah hal yang tak bisa diterima, menyatakan bahwa penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 merupakan pelanggaran dan meminta adanya pengawasan secara internasional terhadap penentuan atas nasib sendiri bagi Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541.

Dari siaran pers yang diterima KBR, pertemuan IPWP tersebut dihadiri sejumlah tokoh seperti Perdana Menteri (PM) Tonga, Samuela Akilisi Pohiva, Perwakilan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk Papua Barat, Rex Horoi dan juga Benny Wenda perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta beberapa anggota parlementer Inggris.

Baca juga: Dukungan ULMWP Masuk MSG Menguat  

Perdana Menteri Tonga mendukung perjuangan rakyat Papua Barat. Dia menjelaskan, semestinya PBB bertanggungjawab dan menjamin penegakkan hak asasi manusia di Papua Barat.

Sementara Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyebut perlunya keadilan untuk rakyat Papua Barat. Ia pun menegaskan dukungannya bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat di mana hal itu masuk dalam kebijakan Partai Buruh Inggris. Begitu pula dengan Perdana Menteri Guyana, Musa Nagamootoo yang mendukung adanya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Menteri Sumber Daya Alam Vanuatu, Ralph Regenvanu mengatakan negaranya akan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan Papua Barat. “Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka, jika ada negara Melanesia lainnya yang belum merdeka,” ujar Regenvanu. Ia pun menjanjikan komitmen negara-negara Melanesia untuk memboyong Papua Barat menjadi anggota MSG.

Sedangkan Gary Juffa, Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini menyayangkan negaranya yang masih mengakui kedaulatan Indonesia, sehingga mengabaikan dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat. Namun begitu, ia akan tetap menyuarakan gerakan IPWP tersebut.

Ia juga menceritakan kedekatannya dengan Papua Barat, di mana ayahnya adalah kapten kapal pengungsi dari Papua Barat. Karena itulah, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk kebebasan mereka.

Di bagian akhir, Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda menegaskan bahwa keberadaan Indonesia di Papua Barat adalah ilegal dan harus diakhiri. Dia pun membacakan deklarasi yang ditandatangani semua perwakilan dari IPWP.

Berikut Lima deklarasi IPWP:

1. Menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat secara terus menerus adalah hal yang tidak bisa diterima.

2.Memperingatkan bahwa tanpa adanya dukungan internasional, masyarakat Papua Barat terancam punah.

3. Melakukan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

4.Menyatakan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, Act of Free Choice) tahun 1969 adalah pelanggaran berat.

5. Meminta pihak internasional untuk mengawasi jalannya penentuan nasib sendiri oleh Papua Barat, sesuai dengan resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541. 

Editor: Damar Fery Ardiyan

• ULMWP
• IPWP
• kemerdekaan papua barat
• papua barat
• referendum
• pepera