Brahma International: Kami Tidak Rogoh Duit Tebusan Pembebasan 10 Sandera

"Sebelumnya, kelompok militan Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,3 miliar"

KBR, Jakarta - Pemilik kapal yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf, PT Brahma International mengklaim tidak merogoh uang tebusan sepeserpun untuk membebaskan 10 sandera dari tangan perompak Filipina. Juru bicara perusahaan tersebut, Yan Arief menganggap pembebasan tersebut adalah hasil negosiasi pemerintah. "Hasil negosiasi dari pemerintah, kita tidak ada mengeluarkan uang," tegas Yan Arief di Gedung Permata Kuningan Jakarta, (02/05/2016).

Sebelumnya, kelompok militan Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,3 miliar. Mewakili perusahaannya, Yan Arief bersyukur atas pembebasan 10 Anak Buah Kapal yang disandera sejak akhir Maret lalu.

"Kita mengucapkan puji syukur ya kepada Tuhan atas bebasnya sandera. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Filipina yang telah membantu pembebasan sandera, kapal dan tongkang kita," ungkapnya.

Brahma International adalah pemilik kapal tugboat Brahma 12 dan tongkang Anand 12. Kapal tersebut mengangkut batubara seberat 7000 ton yang dioperasikan mitra kerja, PT Patria Maritime Lines. Saat ini, kapal tugboat Brahma 12 masih berada di Filipina. Sedangkan kapal tongkang Anand 12 di Malaysia.

Sementara di tempat terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah tidak juga menebus 10 WNI tersebut. Hanya dia tidak mengetahui ada pihak lain yang memenuhi tuntutan perompak Filipina.

"Sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan karena pemerintah tidak pernah melakukan itu. (Tapi kalau perusahaan?) Ya itu urusan perusahaan saya tidak mau berkomentar soal itu. (Artinya ada tidak uang tebusan itu?) Saya tidak mau menduga-duga," ujarnya kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Sedangkan mengenai nasib 4 WNI lain yang masih disandera, pemerintah masih berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dan perusahaan yang mempekerjakan WNI tersebut. "Tadi Presiden masih memerintah. Kita masih akan mengevaluasi, saya nanti pukul 13.00 WIB akan ada rapat mengenai itu lagi dengan beberapa menteri dan badan-badan terkait," ujarnya.

Editor: Damar Fery Ardiyan

• wni disandera
• Abu Sayyaf
• brahma international